BPBD Kota Bontang lahir sebagai respon atas meningkatnya risiko bencana di wilayah pesisir Kalimantan Timur. Sejak lama, Bontang dikenal sebagai kota industri energi dan migas yang sekaligus menyimpan potensi bahaya, mulai dari kebakaran, banjir, hingga kecelakaan industri.
Dorongan untuk memiliki lembaga khusus penanggulangan bencana semakin kuat setelah terbit UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD menetapkan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang menjadi dasar hukum resmi berdirinya BPBD Kota Bontang.
Dengan perda tersebut, BPBD Kota Bontang ditetapkan sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Wali Kota dalam urusan penanggulangan bencana. Kepala BPBD dijabat ex officio oleh Sekretaris Daerah, sedangkan pelaksanaan teknis sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pelaksana. Struktur organisasi dibentuk dengan unsur pengarah dari pemerintah, masyarakat profesional, hingga dunia usaha, serta unsur pelaksana yang fokus pada kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Sejak berdiri, BPBD Kota Bontang telah menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana di daerah. Mulai dari penyusunan peta rawan bencana, edukasi masyarakat, hingga mobilisasi sumber daya saat darurat. Kehadiran BPBD memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap warganya dari ancaman bencana.
